“Memandang Disintegrasi Bangsa Secara Sederhana dari
Kacamata Sang Marxis”
Persoalan
Indonesia sepanjang masa selalu terkait dengan disintegrasi bangsa,
pemberontakan terjadi disana-sini, ingin melepaskan diri dari bumi pertiwi, dan
adanya keinginan untuk mengelola kekayaan daerah sendiri merupakan faktor
terjadinya disintegrasi bangsa tersebut. Lalu apa faktor yang membuat sebagian
daerah ingin melakukan disintegrasi ? Ada yang salah dengan negeri ini
tentunya, dan kesalahan tersebut tidak pernah di tangani dengan serius sehingga
disintegrasi bangsa terus terjadi hingga kini. Pernahkan para elite birokrasi
berpikir tentang bobroknya desentralisasi daerah yang terus menerus terjadi
karena suatu faktor tertentu ? Beberapa dari peristiwa disintegrasi tersebut
secara nyata dan besar-besaran ingin mewujudkan suatu perpecahan karena
beberapa faktor. Hal ini sangat disayangkan karena Indonesia, sebuah Negara
kesatuan yang menginginkan akar Nasionalisme menancap kuat di setiap jiwa
individunya, setiap komponen dari bangsanya tidak pernah merasa puas dengan
beberapa kebijakan pemerintah atau mungkin lebih parahnya lagi karena mereka
selalu tidak di perhatikan.
Persoalan
disintegrasi bangsa kini menjadi masalah yang urgent bagi Indonesia. Tetapi masalah tersebut malah dikesampingkan
karena adanya faktor – faktor tertentu seperti munculnya kebijakan – kebijakan
pemerintah yang fenomenal seperti masalah kenaikan BBM yang menyedot perhatian
massa. Ketika masalah kenaikan BBM menjadi suatu trending topic di Indonesia, maka mahasiswa yang menyuarakan
aspirasinya banyak yang dipukuli dan di hadang, tetapi masalah disintegrasi
bangsa malah menjadi momok yang tak berguna, malah hanya menjadi bahan
tertawaan pemerintah.
Sepanjang
sejarah perjalanan Republik sejak kemerdekaan, telah muncul pemberontakan –
pemberontakan atas nama memerdekakan daerah, sebut saja APRA, PRRI/PERMESTA,
DI/TII, Integrasi Timor Timur, RMS, GAM, hingga OPM. Pemberontakan pemberontakan tersebut berlatar belakang
berbeda, namun tujuan pokoknya tetap sama. Pemberontakan – pemberontakan
tersebut mempunyai tujuan pokok, yaitu ingin mensejahterakan daerahnya masing –
masing karena tidak pernah di perhatikan oleh pemerintah.
Kehidupan
di daerah – daerah yang mengalami pemberontakan tersebut sangat memprihatinkan
kondisinya. Masyarakat disana merasakan kehidupan yang sama dengan yang
dirasakan oleh Negara – Negara terbelakang, sebut saja seperti Ethiopia ataupun
Sudan. Padahal, beberapa elite birokrasi mengakui bahwa Negara kita sebenarnya
sudah mulai mempersiapkan diri menjadi Negara maju, namun tidak seperti
kenyataan yang terlihat di lapangan.
Beberapa
daerah seperti Papua misalnya banyak menuai kritik dari kaum Sosialis karena
tidak adanya asas kesejahteraan penduduk disana. Penduduk Papua yang kebanyakan
masih menjunjung tinggi adat dan kebudayaan masa lalu tidak mengerti harus
berbicara apa. Disaat kita bisa protes menyuarakan aspirasi rakyat di Jawa,
mereka yang di Papua hanya bisa diam meratapi nasibnya dan pasrah akan keadaan.
Data
di lapangan menyebutkan, bahwa harga BBM terutama solar di daerah Puncak Jaya
adalah sekitar Rp. 50.000,-, bandingkan dengan harga BBM di Jawa dan Sumatera !
Harga tersebut hanya bisa membuat mereka bungkam tidak berbicara, apalagi
mereka kebanyakan di awasi oleh militer TNI yang berbuat sewenang-wenang disana
atas dasar pergerakan OPM yang semakin menjadi – jadi.
PT.
Freeport yang bercokol di Tembagapura yang merupakan penyumbang pajak terbesar
bagi Indonesia juga merupakan polemik tersendiri bagi Papua. Pengakuan dari
gubernur Papua menuturkan bahwa dana pajak daerah yang harusnya di terima Papua
sebesar Rp. 20 Triliun pun masih sangat tersendat – sendat. Ini membuktikan
betapa birokrasi di Papua sangat kacau. Kalau kita perhatikan angka 20 triliun
tersebut, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pajak daerah yang diterima
oleh bumi Papua sangat kecil jumlahnya di banding tingkat produksi PT. Freeport
sendiri yang melimpah ruah. Sungguh ironis !!
Beberapa
video di Youtube yang pernah saya
lihat, menampilkan kekerasan aparat TNI terhadap oknum OPM yang belum tentu
kebenarannya. Rakyat Papua menjadi semakin ketakutan ketika TNI akhirnya
mempunyai wewenang yang mutlak untuk memusnahkan OPM tersebut. Tetapi apakah
kita pernah berpikir, tindakan tersebut sangat tidak mencerminkan asas bangsa
Indonesia yang harusnya bertindak lemah lembut terhadap sesamanya. Bukan
berarti aparat TNI harus bertindak sewenang-wenangnya.
Alasan
OPM untuk memisahkan diri dari RI sangat sederhana yaitu pemerintahan RI
bertindak layaknya seperti Imperialisme Belanda yang menghisap habis kekayaan
bumi Papua. Sangat disayangkan memang, kenapa harus kita bertindak layaknya
Kapitalisme terhadap negeri sendiri ?
Bagaimana
dengan DI/TII, Kartosuwiryo mempunyai alasan tersendiri untuk melakukan pemberontakan.
Perjanjian Renville yang disetujui oleh pihak Indonesia yang pada saat itu di
bawah perdana menteri Amir Syarifuddin, salah satu tokoh PKI dengan pihak
Belanda, yaitu dengan Van Mook sangat merugikan RI. Kartosuwiryo tidak pernah
setuju dengan persetujuan tersebut, sama halnya dengan Kodam Siliwangi dan FDR
yang juga tidak pernah puas dengan persetujuan tersebut. Sangat wajar jika
pemberontakan tersebut terjadi, tetapi RI, dalam hal ini Hatta tidak pernah
memahami pemberontakan tersebut.
Bagaimana
dengan PRRI/PERMESTA ? Tujuan mereka juga sama yaitu ingin mensejahterakan
daerahnya masing-masing. Tetapi pemerintah lagi-lagi tidak memahami persoalan
yang demikian. Bagaimana reaksi rakyat ? Sungguh reaksi rakyat sangatlah awam
dalam menanggapi hal tersebut. Banyak yang pro dan banyak yang kontra,
tergantung dengan persuatif dari masing-masing pihak yang berwenang dan
berkuasa.
Ini
merupakan faktor kewajaran dari disintegrasi bangsa, dan pemerintah tidak
pernah belajar dari hal tersebut. Sebagai masyarakat kelas bawah, seharusnya
kita menanggapi hal demikian dengan sederhana. Bagaimana kalau pemerintah
memihak terus kepada Jawa dan bagaimana perhatian pemerintah terhadap daerah
lainnya harusnya menjadi suatu permasalahan yang kritis dihadapi. Tetapi hal
tersebut sayangnya hanya dianggap sebagai batu sandungan dan kecil efeknya
terhadap jalannya rezim yang berkuasa.
Ini
merupakan salah satu hal yang paling miris yang pernah saya dengar. Tan Malaka
pernah mengonsepkan Negara kita dengan bentuk Soviet Federasi dan mengonsepkan
berbagai kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan keadaan Indonesia, tetapi
konsep tersebut tidak pernah diperhatikan oleh pihak yang berkuasa karena
dianggap bisa memecah belah persatuan Indonesia. Padahal belum tentu hal
tersebut terjadi, kita masih harus menilik kebijakan – kebijakan tersebut
dengan seksama, bukan langsung membuangnya dengan alasan bertentangan dengan
sila ketiga Pancasila.
(Opini Tentang Disintegrasi Bangsa)
(Alvie,
8 Desember 2014)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar