Reaksi Atas Maraknya Elite Populis Dalam Gerakan Kiri
Oleh Alvie
Wacana yang saya tulis ini berasal dari hasil diskusi saya bersama
kawan saya yang bernama Josman Simarmata terkait dengan munculnya gerakan
populis di Bandung. Dalam diskusi tersebut, Saya sependapat dengan kawan Josman
terkait dengan gerakan populis yang menempatkan tujuan sebagai subjek sebagai
gerakan yang sejati. Tetapi menurut saya, pernyataan tersebut tidak menyentuh
akar permasalahan, mengapa populisme bisa menjadi pisau bermata dua? Jika
dipakai untuk kebaikan akan menghasilkan hal baik dan jika dipakai untuk
keburukan akan menghasilkan hal yang buruk pula.
Gerakan populis yang selama ini kita kenal mempunyai makna yang
dangkal, yaitu gerakan yang mempunyai tujuan untuk bagaimana caranya meraih
simpati rakyat untuk tujuan tertentu. Tentunya gerakan populis tidak selalu
berarti gerakan yang memanfaatkan simpati masyarakat untuk menjadi popular.
Pada kenyataannya, kata ‘populis’ sendiri sudah tereduksi maknanya sejak lama.
Muhammad Al Fayyadl pada akhirnya membagi arti dari populisme itu sendiri
menjadi dua, yaitu populisme yang selama ini kita kenal sebagai pola berpolitik
berdasarkan popularitas dan populisme yang berarti gerakan kerakyatan[1]. Dalam kata lain,
Populisme dalam arti sesungguhnya ialah gerakan yang menjadikan rakyat sebagai
subjeknya. Tapi apakah benar Populisme itu gerakan yang menempatkan rakyat
menjadi subjek utama? Ernesto Laclau menyebutkan bahwa ‘rakyat’ dalam populisme
belum benar-benar spesifik dan mempunyai arti khusus yang membuat kita
berpendapat bahwa populisme sebagai bentuk gerakan progresif. Tetapi, baik kaum
liberal maupun progresif sangat mencurigai populisme karena tidak jelasnya arti
dari gerakan tersebut.
Selanjutnya, Laclau membuat konsep menarik terkait konsep rakyat
dalam populisme, seperti yang ditulis oleh al Fayyadl:
“… Di
sini Laclau mengajukan suatu konsepsi yang menarik, bahwa “subjek” itu belum
ada, dengan kata lain, ia menunggu untuk diciptakan. Populisme memiliki
subjeknya pada populus, pada rakyat yang menjadi syarat material (dan
kategoris) bagi keberadaannya, namun populus itu sendiri belum ada. Ia butuh
diciptakan. Maka, pertanyaan besar yang mengganggu populisme adalah: “Bagaimana
mengkonstruksi ‘rakyat’? (How to construct ‘the people’?). Dengan kata lain,
bagaimana mengkonstruksi “rakyat” yang spesifik (‘the’ people), rakyat yang
tidak sekadar rakyat, rakyat yang memiliki, dapat kita katakan, agenda-agenda
kerakyatan yang jelas dan mampu menundukkan elite populis tersebut ke dalam
tekanan untuk mewujudkan agenda-agenda tersebut.”[2]
Dalam beberapa penjelasan lain, populisme dikenali melalui ciri
yang khas melekat ketika konsep tersebut menjadi praksis dalam strategi dan
ideologi politik. Sebagai strategi politik, populisme berarti gerakan yang
melegitimasikan dirinya sendiri sebagai bagian dari lapisan rakyat, sehinga
antara gerakan dengan rakyat tersebut tidak terpisahkan satu sama lainnya. Sedangan
sebagai ideologi, populisme mempunyai arti yang sama dengan gerakan kiri, yaitu
menentang rezim status quo beserta seluruh kebijakannya yang dinilai
anti rakyat[3]
Dari penjelasan diatas, kita dapat menyimpulkan dua hal. Pertama, populisme
adalah gerakan kerakyatan yang belum mempunyai konsep rakyat yang jelas.
Abstraknya pengertian populisme tersebut (terutama mengenai konsep rakyat)
membuat populisme mudah untuk dipelintir oleh segelintir orang. Misalnya
gerakan dari Jokowi yang mengambil hati rakyat dengan membuat pencitraan
dimana-mana. Populisme Jokowi pada akhirnya bergeser menjadi elite populis yang
menempatkan rakyat dalam posisi yang sekunder (atau lebih parahnya lagi, rakyat
menjadi objek dari elite populis tersebut). Kedua, populisme adalah gerakan
anti status quo rezim yang berkuasa. Kita bisa mengambil contoh gerakan
Narodnik yang berkembang di Rusia pada akhir abad 19 dan terorisme kiri ala
Baader-Meinhoff.
Kembali dalam diskusi saya bersama kawan Josman. Dari pengertian
diatas, saya berani menyimpulkan bahwa gerakan populis di Bandung sangatlah
berbahaya. Gerakan populis di Bandung mengambil coraknya, yaitu strategi
politik dalam merebut hati rakyat sehingga gerakan tersebut bisa
bertransformasi menjadi gerakan elite populis. Sekilas memang dua kata tersebut
sangat bertentangan, hal itu lumrah karena populis sendiri berasal dari bahasa
Romania: populus yang berarti rakyat dan elite sendiri dalam
bahasa Inggris berarti barang dagangan yang mempunyai keutamaan khusus. Dalam
perkembangannya, kata elite bergeser maknanya menjadi kelompok sosial yang
mempunyai pengaruh dalam masyarakat. Secara terminologi, elite populis berarti
kelompok sosial yang mempengeruhi masyarakat untuk memenuhi tujuan politiknya[4]. Kita bisa merujuk
pembagian tipe elite menurut Vilfredo Pareto, yaitu elite spekulator
yang merupakan para manipulator atau pembaharu, serta elite rentier yang
merupakan para konservatif dan penguasa. Merujuk dari pembagian tipe elite tersebut,
elite populis selalu memainkan peran spekulator dalam circulation of elite.
Menurut saya, Elite populis sendiri mempunyai beberapa tujuan dalam
memainkan perannya sebagai elite rentier, yaitu mengambil hati rakyat
agar rakyat bersimpati kepada kelompok elite tersebut, mempengaruhi pergerakan
rakyat agar rakyat memenuhi kepentingan kelompok elite tersebut, serta
menguasai popularitas di kalangan rakyat sehingga kelompok elite tersebut dapat
memperoleh prestige yang dihormati oleh rakyat. Tujuan-tujuan ini saya
dapat dari realita yang terjadi di Indonesia, khususnya Bandung. Dalam
geopolitik Indonesia, kita mengenal Jokowi dan Prabowo yang memainkan wacana
populisme pada pemilu 2014 yang lalu. Sedangkan di Bandung, saya mengalaminya
sendiri ketika saya dan aliansi Solidaritas Rakyat untuk Demokrasi (SORAK)
menerjunkan diri untuk bergabung bersama rakyat di Kelurahan Kebon Jeruk,
Kecamatan Andir (samping Stasiun Bandung) dalam melawan PT. KAI yang telah
menggusur mereka. Dalam gerakan aliansi tersebut, adanya elite populis membuat
perjuangan terkesan kompromis, saling mengandalkan, dan tidak terkoordinasi
dengan baik.
Dengan demikian, saya menyimpulkan bahwa populisme seperti pisau
bermata dua. Jika pisau tersebut digunakan untuk membunuh demi sebuah heroisme
sehingga mengenai sasaran yang salah, maka si pengguna pisau tersebut bersifat
elite populis. Sebaliknya, jika pisau tersebut digunakan untuk memburu para
pencuri nilai lebih yang telah menyengsarakan rakyat pekerja, maka si pengguna
pisau tersebut bersifat revolusioner.
(Jatinangor, 7 September 2016)
[1]
Muhammad Al Fayyadl dalam artikel Gerakan Kiri, Populisme, dan Elite Populis
yang ditulis pada 19 April 2014.
[2]
Ibid.
[3] Lihat Varieties of
Populism: An Analysis of The Programmatic Character of Six European Parties
karya Jasper de Raadt, David Hollanders, dan Andre Krouwel. Lihat juga Reza
Gunadha dalam artikelnya di Indoprogress: Bahaya Politik Populis di Indonesia
yang ditulis pada 30 Oktober 2012.
[4]
Lihat http://himacita.or.id/2016/04/18/konsep-elit-menurut-anthony-giddens/
